Media Jihad Indonesia

Mencermati Isu tentang pencabutan perda Daerah yang berbau syari’at Islam

  • Reporter:
  • Kamis, 16 Juni 2016 | 08:18
  • / 10 Ramadhan 1437
  • Dibaca : 458 kali
Mencermati Isu tentang pencabutan perda Daerah yang berbau syari’at Islam

masihwan.com  –  Walaupun sudah dijelaskan di website Kementrian Dalam Negeri, namun masih ada sebagian masyarakat media yang mengkhawatirkan tentang dihapusnya perda yang berbau Islam oleh pemerintah.
Perda tersebut diantaranya :
a. Himbauan berbusana muslim kepada kepala dinas pendidikan dan tenaga kerja.
b. Wajib bisa baca Al Qur’an bagi siswa dan calon pengantin.
c. Kewajiban memakai jilbab di Cianjur.
d. Pelarangan membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya di bulan ramadan.    Makan dan minum atau merokok di tempat umum pada bulan ramadan.
e. Khatam Al Quran bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
f. Tata cara pemilihan Kades, calon dan keluarganya bisa membaca Al Quran.
g. Kewajiban membaca Al Quran bagi PNS yang akan mengambil SK dan Kenaikan Pangkat. Begitu juga calon pengantin, calon siswa SMP dan SMU, dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah.
h. Kewajiban memakai busana muslim (Jilbab) di Dompu.
i. Kewajiban mengembangkan budaya Islam (MTQ, qosidah, dll)
Tetapi isu ini harus kita cermati dan tangkap sebagai peringatan bagi umat Islam bahwa pemerintah Jokowi memang kurang peduli terhadap dakwah Islam.
Dilain pihak mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan bahwa Pencabutan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat uji materi ke Mahkamah Agung (MA) atau melalui mekanisme di legislatif.
“Kalau Kemendagri menganggap perda tersebut bertentangan dengan UUD 1945, minta saja legislatif daerah mengubahnya. Kalau tidak mau, ya ajukan judicial review (ke MA). Namun, pembatalan sepihak begitu, ya keliru,”sambut Mahfud MD kemarin.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 masihwan.com

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional