Media Jihad Indonesia

GNPF MUI kembali dengan Aksi simpatik 55

  • Reporter:
  • Kamis, 4 Mei 2017 | 14:27
  • / 7 Sya'ban 1438
  • Dibaca : 392 kali
GNPF MUI kembali dengan Aksi simpatik 55

masihwan.com  –  Rencana kelanjutan dari Aksi Bela Islam akan dilakukan lagi oleh GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia) pada hari Jum’at 5 Mei 2017. Aksi yang berlabel “Aksi Simpatik 55″ ini berencana akan memulai dengan Sholat Jum.at di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan berjalan kaki ke Mahkamah Agung.
Banyak para Ulama dan Pemuka Agama yang ikut dalam aksi simpatik 55 ini. Bahkan KH Abdullah Gymnastiar mengatakan ” Besoak aa sholat jum’at di masjid Istiqlal jakarta, para sahabat kita sholat disana yaa, semoga do’a kita dikabulkan untuk NKRI yang kita cintai “.
Sebenarnya tujuan utama dari aksi simpatik 55 ini adalah mendukung indepedensi hakim dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan agama oleh Ahok. Selain itu, karena adanya rasa ketidakadilan yang telah dilakukan beberapa oknum. Undangan disebar secara Nasional, banyak umat Islam dari dari luar Jabodetabek dipersilakan ambil peran dan berpartisipasi sebagaimana pada Aksi 411 dan Aksi 212 sebelumnya. Inti tuntutan pada aksi ini yaitu mendukung penegakan hukum secara berkeadilan dan mendukung hakim kasus penodaan agama untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“GNPF selama ini selalu menginginkan pelaksanaan aksi yang bersifat damai. Tidak ada upaya makar atau segala tuduhan yang telah diberikan kepada kami. Umat Islam Indonesia mencintai kedamaian dan toleransi,” tegas Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir dan tim advokasi GNPF MUI saat jumpa pers di Aula AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (2/5).
Berikut ini sikap resmi dari Tim Advokasi GNPF MUI Dr. Kapitra Ampera yaitu :
1) Kami menolak tegas atas pembacaan tuntutan oleh JPU terhadap Ahok yang diberikan tuntutan sangat ringan.
2) Kami meminta jangan ada intervensi terhadap Majelis Hakim, supaya timbul pelaksanaan hukum yang ideal di Indonesia.
3) Kami meminta, pasal penodaan agama digunakan dalam proses persidangan terhadap Ahok.
4) Kami meminta MA untuk mengawasi Majelis Hakim supaya tidak terjadi intervensi hukum.
“GNPF menyayangkan sikap atas pendeligitimasian fatwa MUI yang telah mendapat kepercayaan dan menjadi panutan umat Islam di Indonesia. Pendeligitimasian dapat berdampak pada pembubaran MUI karena dinilai fatwa yang dikeluarkan tidak efektif,” ungkap Ketua GNPF MUI.
Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin menambahkan, aksi ini adalah sebagai kewajiban sebagai warga negara terkhusus umat Islam yang menginginkan keadilan di negeri ini. Selain itu, aksi ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta yang telah usai. Ini adalah permasalahan hukum. (mir)

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 masihwan.com

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional